Jakarta, KomentarNews – DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar sikap politik emosional, melainkan juga amanat konstitusi dan hukum internasional, yakni Dasasila Bandung yang lahir dari Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan kembali bahwa pada 1955, para pemimpin dari 29 negara telah menandatangani komunike politik yang secara spesifik mendukung hak bangsa Arab atas Palestina.
“Sangat jelas disebutkan bahwa adanya ketegangan di Timur Tengah akibat masalah Palestina adalah bahaya bagi perdamaian dunia. KAA menyerukan pelaksanaan resolusi PBB dan penyelesaian damai,” kata Hasto dalam pembukaan seminar nasional bertajuk “Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini” di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Melalui KAA 1955, menurut Hasto, Indonesia adalah “mercusuar keadilan” yang memiliki rekam jejak sejarah luar biasa. Dengan demikian, posisi Indonesia harus tetap teguh sebagai suri teladan dalam membela kemanusiaan dan menolak segala bentuk penghisapan antar bangsa. Tanpa pegangan sejarah yang kuat, Hasto menilai diplomasi Indonesia akan terlihat gamang. Oleh karena itu, ia terus mendorong narasi pembebasan bagi bangsa-bangsa tertindas sebagai inti dari politik luar negeri bebas aktif.
Di sisi lain, Hasto menilai pemikiran geopolitik Bung Karno yang disebut sebagai Progressive Geopolitical Co-existence sangat relevan untuk meredam konflik global hari ini. Konsep itu menekankan pada koeksistensi damai, tetapi tetap progresif dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh dunia.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa sejarah harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia serta menjadi subjek dalam hubungan internasional, bukan sekadar objek dari kepentingan global. Kemudian, kerja sama Asia-Afrika dalam Dasasila Bandung harus diaktualisasikan kembali untuk menghadapi ketimpangan ekonomi dan dominasi teknologi saat ini.
“Bung Karno mengonstruksikan teori geopolitik yang progresif. Beliau memulihkan struktur ekonomi yang menghisap peninggalan kolonialisme menjadi ekonomi yang berdikari. Inilah yang harus kita jalankan hari ini agar tidak lagi bergantung pada kekuatan asing,” tutur Hasto.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Asra Virgianita, menilai pernyataan PDIP ini menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berakar pada sejarah. “Dasasila Bandung adalah fondasi utama. Dalam konflik Palestina-Israel saat ini, Indonesia tidak bisa netral. Posisi Indonesia sudah jelas dari awal: mendukung kemerdekaan Palestina. Ini bukan sikap baru, ini konsistensi ideologis,” ujar Asra.
(*PDIP/ *ANT)
