MANADO, KOMENTAR-NEWS.COM– Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dengan penuh khidmat di lapangan utama Kantor Gubernur Manado, Senin (1/6/2026). Bertindak selaku Inspektur Upacara, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, memimpin langsung jalannya upacara yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pejabat tinggi pratama, serta ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi.
Dalam momen bersejarah di Bumi Nyiur Melambaikan ini, Gubernur Yulius membacakan amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI yang mengusung tema besar: “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Dalam pidatonya, ia menegaskan kedudukan Pancasila sebagai bintang penuntun bangsa yang telah membuktikan ketangguhannya menyatukan ribuan pulau dan ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia.
“Pancasila bukan sekadar konsep, melainkan jangkar moral yang sangat krusial bagi kita dalam menghadapi segala tantangan zaman—mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik global yang terus berubah,” tegas Yulius saat menyampaikan amanat tersebut.
Lebih jauh, amanat Kepala BPIP yang dibacakan menyoroti peran strategis Indonesia di kancah internasional sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi jiwa bangsa disebut sebagai instrumen diplomasi paling dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani berbagai perbedaan antarnegara.
Penerapan nyata dari sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, juga ditekankan melalui kontribusi aktif Indonesia dalam pasukan perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta peran Indonesia dalam mediasi konflik di berbagai kawasan. Hal ini menjadi bukti bahwa perdamaian sejati bukan hanya soal ketiadaan perang, tetapi hadirnya rasa keadilan bagi seluruh umat manusia.
Tidak hanya menegaskan makna luhur Pancasila, Gubernur Yulius juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam setiap tindakan, bukan sekadar hiasan di dinding atau catatan sejarah semata.
Kepada para menteri dan seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk jajaran pemerintah di Sulawesi Utara, disampaikan mandat penting: pastikan setiap kebijakan publik yang dibuat senantiasa berlandaskan prinsip keadilan sosial. Kebijakan harus mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, menjamin hak-hak kelompok terkecil, serta secara tegas melawan segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan paham radikalisme yang mengancam persatuan.
Upacara ini ditutup dengan semangat baru, di mana seluruh peserta berkomitmen untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai kunci persatuan bangsa dan sumbangsih nyata Indonesia bagi perdamaian dunia.(roma)
