Sulut, KOMENTAR-NEWS.COM – Aparat Penegak Hukum (APH) diminta tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tahun 2025 di Satuan Polisi (SatPol) Pamong Praja (PP) Provinsi Sulut. Pasalnya, hampir semua proyek di Sat Pol PP Pemprov Sulut sejak tahun 2025 diduga bermasalah dan belum ada penanganan. Hal ini diungkap Pdt Arthur Malonda kepada sejumlah wartawan.
Menurut Malonda, pihak APH baiknya harus berkomitmen penuh dalam memberantas korupsi dan tak mudah diintervensi. ” Saya hanya meminta
Pihak APH memeriksa sejumlah pejabat di Pol PP Sulut terkait dugaan korupsi . Tidak boleh ada pemilihan dalam penegakan hukum. Pemeriksaan harus dilakukan untuk menjaga tegaknya hukum,” tegasnya.
Sementara itu, menurut sumber yang enggan namanya disebut menjelaskan,
Pengadaan CCTV 16 Chanel informasi nilai SPK/SP Rp 65.000.000. Untuk pelaksanaan di lapangan diduga Camera tidak sesuai Spek. “Seharusnya camera dual audio tapi dibeli mono audio dengan real kost kisaran Rp 19.000.000,” jelasnya.
Dirinya juga menjelaskan, tidak hanya CCTV 16 Channel, ada juga pengadaan Makanan dan Minuman (Mami). Untuk Kegiatan Penjagaan bulan Januari, Februari dan Maret 2024 tersiar kabar diduga Fiktif.
Informasi di lapangan, pada bulan Maret 2024 pengadaan Makanan dan Minuman Untuk Kegiatan Penjagaan belum jalan, karena belum menemukan penyedia yang bisa di ajak kerja sama. Artinya dari bulan Januari hingga Maret 2024 personil penjagaan tidak mendapat makanan.
“Setelah mendapat penyedia dengan perjanjian 50:50 maksudnya Makanan Dus dengan harga satuan 50.000 /dus dibagi dua. Penyedia menyediakan makanan dengan harga 25.000/dus dan 25.000 untuk Kasatpol pp. Penyediaan makanan untuk personil penjagaan mulai tanggal 1 April 2024 sedangkan bulan Januari hingga Maret 2024 akan dicairkan dan penyedia hanya memotong fee sebesar 5% karena selama 3 bulan tersebut penyedia tidak menyediakan makanan (Fiktif).
Belanja mami fiktif
Januari 24 sebesar 55.800.000
Februari 24 sebesar 52.200.000
Maret 24 sebesar 63.000.000
Cair pertama mami bulan Januari dan Maret sebesar : 108.000.000
Dibayarkan ke personil penjagaan 15.000/ dus. Misalnya 1 orang personil dapat jadwal jaga sebanyak 20 hari dalam bulan Januari dan Februari dibayarkan 300.000 yang seharusnya diterima 1.000.000. karena 20×50.000.
Mami bulan Maret 2024 cair sebesar 63.000.000 dan besar duga sudah tidak dibayarkan pada personil.,” jelas sumber.
Terakhir dijelaskan juga, untuk rehab kantor sebesar 180 jt, informasi sekitar 80 jutaan di bangun baru, dan ada beberapa item pekerjaan tidak dilaksanakan. “Seperti pengecoran lantai kanopi Rudis, bangunan baru seperti kanopi Rudis dan kanopi parkiran Kendis menggunakan baja ringan yang murah bukan merk taso, begitu pula dengan penutup kanopi lobby depan tidak menggunakan acp aluminium tetapi hanya menggunakan spon murahan,” akunya.
Dirinya juga menambahkan, untuk kasus proyek di Satpol PP Sulut ada juga beberapa. “Baiknya Pihak APH untuk bisa mendalami kecurangan-kecurangan di Pol PP Sulut,” tutupnya.
Sementara itu, Kasat Pol PP Pemprov Sulut, Farly R. Kotambunan, SE ketika dikonfirmasi lewat via Whats Up 0811435xxx tidak merespon. (61)
