Beijing/Taipei, KomentarNews – Bagi 23 juta warga Taiwan, pertemuan diplomatik paling menentukan tahun 2026 justru akan berlangsung tanpa kehadiran mereka, ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertolak ke Beijing bulan depan untuk bertemu Presiden China Xi Jinping. Pemerintah China telah memberi sinyal jelas bahwa Taiwan akan ditempatkan di posisi teratas agenda pembahasan, sebuah perubahan mencolok dibanding pertemuan Trump–Xi di Korea Selatan tahun lalu ketika isu tersebut sengaja disisihkan.
Taipei dan para sekutu AS di kawasan akan mengamati dengan cermat apakah Trump – yang dikenal pragmatis dan transaksional – akan bersedia mengubah atau “melenturkan” bahasa resmi kebijakan Amerika terkait Taiwan demi konsesi ekonomi dari Beijing. Dalam pertemuan dengan Presiden Joe Biden pada 2024, Xi sebelumnya disebut meminta agar Washington mengubah formulasi sikapnya menjadi “kami menentang kemerdekaan Taiwan”, menggantikan bahasa yang selama ini digunakan: bahwa AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.
Menurut sumber yang memahami persiapan KTT, Xi diperkirakan akan kembali menekan agar Trump secara lebih eksplisit menyatakan penentangan terhadap kemerdekaan Taiwan, dan menghentikan langkah-langkah yang dianggap Beijing mendorong “agenda separatis” di pulau itu. China menyebut Taiwan sebagai “inti dari inti kepentingan” dan “basis politik hubungan China–AS”, dan dalam pernyataannya menegaskan bahwa “kemerdekaan Taiwan dan perdamaian di Selat Taiwan ibarat api dan air – tidak bisa bersatu”.
Amerika Serikat secara resmi menganut “kebijakan satu China” (one China policy), di mana Washington hanya mengakui pemerintah Beijing sebagai satu-satunya pemerintah China, sambil “mengakui tetapi tidak menerima” klaim Beijing atas Taiwan. Di sisi lain, Washington menegaskan bahwa AS “tidak mendukung” kemerdekaan Taiwan, namun pada saat yang sama berkomitmen membantu pulau itu mempertahankan kemampuan pertahanannya berdasarkan Taiwan Relations Act, termasuk lewat penjualan senjata dan kerja sama keamanan non-formal.
China memandang Presiden Taiwan Lai Ching-te sebagai “separatis” yang tidak sah dan menuduhnya mendorong kedua sisi Selat Taiwan ke ambang perang dengan pernyataan bahwa Taiwan pada dasarnya sudah merupakan negara berdaulat bernama Republik China. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing meningkatkan tekanan militer dan diplomatik dengan latihan berskala besar di sekitar pulau dan upaya mengurangi jumlah sekutu diplomatik Taiwan, sementara AS memperdalam hubungan tidak resmi lewat kunjungan pejabat dan peningkatan dukungan militer.
Menjelang KTT Trump–Xi, perwakilan tertinggi AS di Taiwan, Raymond Greene, berulang kali menyampaikan jaminan publik bahwa komitmen keamanan AS terhadap Taiwan tetap “sekuat batu karang” (rock solid), termasuk kewajiban menyediakan senjata pertahanan di bawah Taiwan Relations Act. Namun analis memperingatkan, jika Trump memberi sinyal perubahan bahasa atau posisi yang bisa ditafsirkan sebagai melemahnya dukungan politik, hal itu dapat mengguncang rasa aman di Taipei dan meresahkan sekutu AS lain di Asia yang memandang penanganan isu Taiwan sebagai indikator kredibilitas Washington.
Bagi Beijing, keberhasilan mendorong Trump ke posisi yang lebih dekat dengan garis merah China akan dianggap sebagai kemenangan strategis yang mempersempit ruang manuver bagi pemerintah Taiwan saat ini. Sebaliknya, jika Trump menolak memberi konsesi pada isu Taiwan dan malah menegaskan ulang komitmen yang kuat, KTT tersebut berpotensi berakhir tanpa terobosan besar, sementara ketegangan militer dan diplomatik di sekitar Selat Taiwan tetap tinggi.
(Reuters, Internazionale, AsiaOne, AVİM)
