SULUT, KOMENTAR-NEWS.COM – Kabar membanggakan kembali hadir dari Sulawesi Utara. Di tengah derasnya isu miring yang berusaha mengganggu kinerja pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sulut justru menorehkan bukti nyata keberhasilan pengelolaan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) resmi mengukuhkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Ini adalah kali ke-12 berturut-turut predikat tertinggi ini berhasil dipertahankan!
Prestasi gemilang ini disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang digelar di Kantor DPRD Sulut, Selasa (2/6/2026). Capaian ini menjadi jawaban paling keras dan nyata atas segala tudingan negatif yang selama ini beredar, sekaligus menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, pengelolaan uang rakyat dijalankan dengan sangat rapi, transparan, dan akuntabel.
Perwakilan BPK RI, Achmad Anang Hernady, menjelaskan bahwa opini WTP bukanlah hadiah sembarangan, melainkan hasil pemeriksaan mendalam berbasis mandat konstitusional, standar audit, dan kode etik yang sangat ketat. Penilaian ini diberikan hanya jika laporan keuangan dinilai wajar dalam segala hal yang material.
“Berdasarkan hasil audit menyeluruh terhadap LKPD Tahun Anggaran 2025, BPK RI memutuskan Pemerintah Provinsi Sulut layak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini adalah rekor ke-12 kalinya! Angka ini bukan cuma statistik, tapi bukti konsistensi luar biasa dan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam menjaga amanah keuangan masyarakat,” tegas Hernady di hadapan para pejabat daerah.
Meski sukses besar, BPK tetap memberikan catatan penting untuk penyempurnaan. Salah satu sorotan utama adalah belum adanya aturan baku mengenai pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke pemerintah kabupaten dan kota, yang dinilai perlu segera diselesaikan agar tidak ada ketidakpastian penyaluran dana ke daerah.
BPK juga memberi tenggat waktu tegas: seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti maksimal 60 hari sejak laporan diterima.
Sementara itu, Aktivis Sulut, Calvin Castro sangat mengapresiasi capaian luar biasa ini. Namun, prestasi ini harus dijaga dan ditingkatkan. Seluruh rekomendasi harus segera diselesaikan agar sistem pengendalian internal makin kokoh. “Dengan keberhasilan ke-12 kali ini, Pemprov Sulut tidak sekadar memenangkan penilaian administrasi. Lebih dari itu, capaian ini adalah jawaban telak bahwa anggaran pembangunan yang digelontorkan, termasuk dana besar dari pemerintah pusat, dikelola secara profesional. Ini adalah bukti kuat bahwa Sulawesi Utara berada di tangan yang tepat, bersih dari praktik buruk, dan siap melaju lebih jauh demi kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (rom)
