MINUT, KOMENTAR NEWS Pengembangan program ‘Ekonomi Biru’ atau yang akrab dengan istilah ‘Blue Economy’, sebagai salah satu strategi mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, kian nampak terlihat pada beberapa langkah strategis yang dibuat oleh Bupati Minahasa Utara (Minut), Joune J. E. Ganda.
Perlu diketahui, program Ekonomi Biru merupakan konsep pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut dan perairan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem. Konsep ini menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun mendatang.
Bupati JG melalui Kepala Dinas Perikanan Minut, Jack Y. R. Paruntu, dalam keterangannya kepada wartawan media ini mengatakan, searah dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintahan JGKWL telah berkomitmen menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sebagaimana digaung-gaungkan Presiden Prabowo Subianto, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus menjaga kelestarian laut sebagai warisan bagi generasi mendatang.
“Kita (Kabupaten Minut) punya garis pantai panjang dan potensi perikanan melimpah. Hal ini kemudian jadi salah satu pertimbangan di mana penerapan program Ekonomi Biru dinilai sangat strategis. Itulah sebabnya, kolaborasi dengan WCS (Wildlife Conservation Society) menjadi salah satu atensi serius Pak Bupati (Joune J. E. Ganda) saat ini,” kata Paruntu, Senin (20/7/2026).
Melalui kemitraan dengan WCS, sambung dia, hasil laut tidak hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga dikelola secara bijaksana agar stok ikan tetap terjaga dan lingkungan pesisir tetap lestari.
“Dengan kata lain, yang kita harapkan dari dampak program Ekonomi Biru ini tidak hanya meningkatnya pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, tapi juga menyasar pada berkembangnya usaha pengolahan hasil laut, termasuk tumbuhnya sektor wisata bahari yang berkelanjutan. Dan ini yang terus didorong oleh Pak Bupati agar dioptimalkan,” ujarnya.
Disinggung lebih jauh soal kemitraan dengan WCS, ia menyebutkan sudah action dan untuk saat ini dipusatkan di perairan Likupang, tepatnya di segitiga terumbu karang yakni Pulau Bangka, Pulau Gangga, dan Pulau Talise.
“Jadi, di sana telah diterapkan sistem buka tutup (Penangkapan ikan) guna menjaga kelestarian sumber daya ikan di area tersebut. Dan sistem ini dijalankan langsung oleh masyarakat nelayan yang sebelumnya telah melewati pelatihan dari tim WCS Indonesia,” terangnya.
Adapun sistem buka tutup yang berlaku kurang lebih selama 1 bulan ini, sambung dia lagi, memiliki tujuan di antaranya: Melindungi stok ikan, Memberikan waktu bagi ikan untuk memijah/kawin dan tumbuh hingga ukuran layak tangkap serta Meningkatkan hasil tangkapan nelayan dalam jangka panjang.
“Ini sudah dilakukan dan hasilnya nyata di mana populasi ikan menjadi lebih stabil sehingga pendapatan nelayan meningkat karena hasil tangkapan lebih banyak dan bernilai lebih tinggi. Bahkan, mereka mengaku (Pendapatan) naik dua kali lipat,” bebernya.
Di satu sisi, dijelaskannya lagi, ketika sistem buka tutup diberlakukan, nelayan yang kehilangan pendapatan dari hasil laut, diberi pekerjaan lain yakni usaha mikro kecil menengah (UMKM), termasuk juga mengelola homestay di mana konsepnya lahir lewat kemitraan dengan WCS.
“Tidak ada yang nganggur meski ketika area menangkap ikan ditutup. Ini artinya, dalam situasi tidak melaut sekalipun, nelayan tetap punya penghasilan. Itulah sebabnya Pak Bupati menyambut antusias kerjasama dan kolaborasi dengan WCS Indonesia ini,” kuncinya.
Sebelumnya, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Sulut, Joune J. E. Ganda, di beberapa kesempatan mengatakan, program Ekonomi Biru apabila dijalankan secara konsisten, maka akan memberikan manfaat besar bagi nelayan.
Mulai dari meningkatnya produktivitas perikanan, terbukanya lapangan kerja baru, berkembangnya usaha perikanan dan wisata bahari, hingga meningkatnya nilai tambah hasil laut.
Lanjut dia, keberhasilan implementasi program ini membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, organisasi nelayan, pelaku usaha, akademisi hingga masyarakat.
Oleh karena itu, sosok yang juga dipercaya sebagai Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini berharap program tersebut dapat terus diperkuat melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada nelayan, termasuk bantuan sarana perikanan, peningkatan infrastruktur pelabuhan, akses pembiayaan, dan pendampingan usaha agar masyarakat pesisir semakin mandiri secara ekonomi.
“Dan, penting untuk selalu diingat, jika laut dijaga dan dikelola dengan baik, maka hasilnya bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga menjadi jaminan kesejahteraan bagi anak cucu kita. Itulah semangat Ekonomi Biru yang harus kita dukung bersama,” tutup salah satu Bupati berprestasi ini.
Sekadar diketahui, kolaborasi dengan WCS Indonesia ini juga memberi andil di mana Bumi Klabat boleh menciptakan sejarah menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang boleh didatangi oleh 13 Duta Besar (Dubes) dalam waktu bersamaan, baru-baru ini. (ein)
