Jakarta, KomentarNews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah akan meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan, salah satunya wilayah perbatasan Indonesia-Filipina di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut). Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Program dari Bapak Presiden Prabowo, memerintahkan kepada Pak Ara Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman), saya, Kepala BPS, dan semua untuk bekerja, untuk menangani perumahan, dan juga meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam inspeksi di wilayah Sitaro yang beberapa waktu lalu dilanda bencana banjir. Tito menegaskan kehadiran mereka merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk memastikan penanganan rumah rusak akibat bencana. Kunjungan tersebut dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Mendagri menjelaskan bahwa Kementerian PKP memiliki program penanganan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Kabupaten Sitaro menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program tersebut sebagai respons atas dampak banjir yang dialami masyarakat setempat. Selain itu, angka kemiskinan di daerah tersebut juga masih tergolong tinggi.
“Kami akan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Maruarar Sirait dalam kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, Tito menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat wilayah perbatasan, baik dari sisi kesejahteraan masyarakat maupun aspek pertahanan dan nasionalisme.
“(Kebijakan ini sebagai upaya) menjaga daerah perbatasan sebagai buffer zone keamanan, pertahanan, juga untuk keadilan rakyat agar nasionalisme meningkat, negara hadir,” tuturnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung program ini dengan menyediakan data kependudukan dan kemiskinan yang akurat. “Data adalah fondasi. Kami akan memastikan data warga penerima manfaat di perbatasan valid dan terkini,” ujar Amalia.
Kabupaten Kepulauan Sitaro merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Filipina. Selain rawan bencana alam, daerah ini juga menghadapi tantangan kemiskinan dan akses infrastruktur yang terbatas. Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan negara melalui pembangunan fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(*Kemendagri/ *ANT)
