Jakarta, Komentarnews – Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memperingatkan kondisi darurat kesehatan masyarakat. Kasus campak di Indonesia melonjak drastis, menempatkan Tanah Air di peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus tertinggi setelah Yaman yang sedang dilanda perang .
Data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menunjukkan, hingga minggu ke-7 tahun 2026, tercatat 8.224 kasus suspek, 572 kasus terkonfirmasi, dan 4 kematian . Sementara sepanjang tahun 2025, total kasus suspek mencapai 63.769 dengan 11.094 terkonfirmasi dan 69 kematian .
“Kita harus bertindak cepat untuk melindungi anak-anak Indonesia. Imunisasi adalah hak dasar anak dan kewajiban kita untuk memastikan setiap anak terlindungi,” tegas Ketua Pengurus Pusat IDAI, DR Dr Piprim Basarah Yanuarso, melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (10/3/2026) .
Salah satu akar masalahnya adalah rendahnya cakupan imunisasi. Berdasarkan data IDAI, cakupan imunisasi campak rubela dosis kedua (MR2) pada 2024 hanya mencapai 82,3 persen . Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 95 persen yang diperlukan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).
Artinya, masih ada celah besar bagi virus campak untuk terus menyebar dan menginfeksi anak-anak yang tidak terlindungi.
Maraknya informasi keliru (hoaks) di media sosial menjadi penghalang utama. Sebuah studi oleh firma data Drone Emprit menemukan bahwa retorika anti-vaksin ditemukan di hampir semua platform media sosial utama Indonesia .
“Anti-vaxxers, meski jumlahnya lebih kecil, biasanya lebih vokal dibandingkan mereka yang pro-vaksin,” ujar pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi . Banyak pemberi pengaruh (influencer) memanfaatkan platform mereka untuk menjual jamu atau pengobatan herbal yang tidak terbukti sebagai pengganti vaksin.
Salah satu hoaks yang sempat viral dan telah difakta cek oleh AFP adalah klaim bahwa sakit campak memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan vaksin .
Kisah Fitri Fransiskha (40) dari Banten menjadi cerminan dilema yang dihadapi banyak orang tua. Ia mengaku tidak memvaksin keempat anaknya karena trauma setelah anak pertamanya mengalami demam pasca imunisasi TB saat bayi .
“Postingan seperti itu membuat saya khawatir, dan membuat saya berpikir keputusan saya untuk tidak memvaksin anak-anak saya mungkin adalah keputusan yang tepat,” ujarnya .
“Saya mencoba menjaga (anak-anak) tetap sehat dengan memberi mereka makanan bergizi dan vitamin,” tambahnya, mengakui bahwa dirinya gelisah melihat merebaknya wabah .
Selain hoaks, faktor lain yang turut mempengaruhi adalah isu kehalalan vaksin. Sebagian masyarakat di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini ragu karena beberapa jenis vaksin mengandung turunan babi.
Yusran (46), seorang pengusaha di Makassar, mengaku belum memvaksin kelima anaknya karena khawatir kandungannya tidak halal .
“Meski tanpa vaksin, anak-anak saya baik-baik saja, alhamdulillah; mereka sehat,” ujarnya .
Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa pada 2018 yang menyatakan vaksin diperbolehkan (boleh digunakan) demi kepentingan kesehatan masyarakat, meskipun mengandung gelatin babi .
Anggota Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Prof. Dr. Dominicus Husada, menilai bahwa pemerintah dan masyarakat seharusnya lebih fokus menangani wabah yang sudah jelas-jelas ada di depan mata, dibandingkan ketakutan berlebihan terhadap isu baru seperti Hantavirus .
“Yang membuat saya prihatin bahwa saat ini rumah kita ini sudah terbakar. Kasus-kasus infeksi di Indonesia ini begitu banyaknya dan kita tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasinya,” kata Prof Dominicus dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (9/5/2026) .
Ia meneguhkan bahwa kasus campak dan difteri di Indonesia secara statistik dan faktual memiliki dampak luas serta darurat untuk segera ditangani .
“Ia sudah sekian belas tahun difteri di kita. Campak ini mulai 2-3 tahun yang lalu sampai hari ini belum tuntas juga,” pungkasnya .
Sebagai respons, pemerintah meluncurkan kampanye vaksinasi massal darurat di sekitar 100 dari lebih 500 kabupaten/kota yang tersebar di Indonesia pada Maret 2026 .
Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan, Indri Yogyaswari, mengakui bahwa vaksinasi massal ini berhasil menekan angka penyebaran [“Sudah turun drastis” adalah pernyataan kerja beliau], namun target eliminasi campak dan rubela pada 2026 dinilai sangat sulit tercapai .
(afp/idai/antara/droneemprit***)
