SULUT, Komentarnews – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap daerah kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Wilayah yang secara geografis didominasi kepulauan dan sebagian termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) serta rawan bencana ini dinilai memerlukan perhatian khusus, terutama terkait insentif dan sarana prasarana.
“Wilayah ini secara geografis didominasi kepulauan dan sebagian termasuk daerah 3T serta rawan bencana, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pusat, terutama terkait insentif dan sarana prasarana,” kata Dewi Asmara saat kunjungan kerja di Manado, Rabu (22/4/2026).
Dewi mencontohkan keterbatasan sarana transportasi seperti perahu yang masih menjadi kendala dalam pelayanan kepada masyarakat, karena jarak tempuh antarpulau dapat mencapai belasan jam hingga beberapa hari. “Untuk memberikan pelayanan, ada yang harus menempuh perjalanan hingga 15 jam bahkan tiga hari tiga malam. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Dewi, kondisi geografis tersebut juga berdampak pada peningkatan pengawasan, terutama di wilayah perbatasan yang berdekatan dengan negara lain seperti Filipina dan Malaysia. Ia menilai penguatan pengawasan diperlukan untuk mencegah berbagai potensi tindak pidana, termasuk perdagangan orang.
Dewi juga menyoroti persoalan kewarganegaraan anak dari perkawinan campur Indonesia-Filipina yang memerlukan perhatian dari pemerintah. “Hal ini perlu menjadi perhatian Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan visa guna mencegah penyalahgunaan izin, termasuk praktik investasi ilegal.
Dewi menambahkan bahwa kunjungan kerja reses tersebut bertujuan menghimpun informasi dan keluhan masyarakat di daerah untuk dibahas dalam rapat kerja bersama kementerian terkait. Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI berdialog dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Hukum, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, M. Hatta, membenarkan tantangan yang dihadapi di daerah kepulauan. “Kami memiliki personel yang terbatas sementara wilayah pengawasan sangat luas. Banyak pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau. Kami berharap ada penambahan personel dan sarana transportasi dari pusat,” ujar M. Hatta.
(*DPR RI/ *ANT)
